Jakarta, 25 Juni 2026 – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut rendahnya gaji guru disebabkan oleh kebocoran anggaran negara hingga Rp2.500 triliun per tahun kembali memantik diskusi publik mengenai arah kebijakan pendidikan nasional. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato Presiden di Bangkalan, Jawa Timur, pada 23 Juni 2026.
Dalam Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara MPR RI bertajuk “Menghidupkan Kembali Tri Pusat Pendidikan sebagai Fondasi Sistem Pendidikan Nasional dan Gerakan Kebudayaan untuk Membangun Manusia Indonesia Seutuhnya” yang digelar pada 25 Juni 2026, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, menilai bahwa persoalan kesejahteraan guru tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan anggaran negara.
Menurut Satriwan, anggaran pendidikan Indonesia sebenarnya masih memiliki ruang yang cukup untuk meningkatkan kesejahteraan guru apabila ditempatkan sebagai prioritas utama kebijakan. Persoalannya bukan karena negara tidak memiliki dana, melainkan bagaimana negara menentukan prioritas penggunaan anggaran tersebut.
“Ini bukan karena tidak ada uangnya atau karena uangnya kabur ke luar negeri, justru uangnya ada. Kami melihat bahwa yang tidak ada justru adalah political will dari pemerintah untuk benar-benar menyejahterakan guru,” ujar Satriwan.
Berdasarkan APBN Tahun 2026, anggaran pendidikan mencapai sekitar Rp769 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp274,7 triliun dialokasikan untuk belanja tenaga pendidik, sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memperoleh alokasi sekitar Rp268 triliun.
P2G menilai besarnya anggaran pendidikan seharusnya dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk memperbaiki kesejahteraan guru, khususnya guru honorer, guru swasta non-ASN, dan guru PPPK paruh waktu yang hingga kini masih menerima penghasilan jauh di bawah kebutuhan hidup layak.
Dalam paparannya, Satriwan menjelaskan bahwa apabila sekitar satu juta guru dari kelompok tersebut diberikan penghasilan minimal Rp5 juta per bulan, kebutuhan anggaran negara diperkirakan hanya sekitar Rp70 triliun per tahun, termasuk pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya.
“Angka tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan berbagai pos belanja lain dalam anggaran pendidikan. Dengan kapasitas fiskal yang dimiliki negara saat ini, peningkatan kesejahteraan guru sebenarnya sangat mungkin diwujudkan apabila menjadi prioritas pemerintah,” jelasnya.
Selain persoalan kesejahteraan, P2G juga menyoroti masih besarnya kebutuhan guru ASN di sekolah negeri akibat tingginya angka pensiun setiap tahun. Organisasi ini kembali mendorong pemerintah untuk membuka rekrutmen guru PNS secara reguler, mengangkat guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, serta memberikan kepastian karier hingga masa pensiun.
Di sisi tata kelola, P2G mengusulkan pembentukan Badan Guru Nasional sebagai lembaga khusus yang menangani urusan kompetensi, rekrutmen, distribusi, perlindungan, hingga kesejahteraan guru. Menurut P2G, pengelolaan guru yang saat ini tersebar di berbagai kementerian menyebabkan kebijakan sering tumpang tindih dan kurang efektif.
Bagi P2G, kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kualitas hidup para pendidiknya. Guru yang memperoleh penghasilan layak, kepastian karier, dan perlindungan profesi merupakan fondasi utama dalam membangun sistem pendidikan nasional yang berkualitas. Oleh karena itu, momentum diskusi mengenai anggaran pendidikan semestinya tidak berhenti pada persoalan besarnya dana yang tersedia, tetapi juga diarahkan pada bagaimana negara menetapkan prioritas agar investasi pendidikan benar-benar bermuara pada peningkatan kualitas guru dan pembelajaran di sekolah.
